Desa Jadi Garda Terdepan, Bawaslu Magelang Ajak Warga Lawan Politik Uang
|
MAGELANG — Desa dinilai memiliki posisi strategis dalam membangun demokrasi yang berintegritas. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang terus mendorong keterlibatan masyarakat desa dalam mencegah praktik politik uang. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026” yang digelar di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026).
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Saleh, S.S., mengatakan masyarakat desa tidak boleh ditempatkan hanya sebagai objek dalam setiap proses demokrasi. Warga harus diberikan ruang untuk menjadi subjek yang mampu menjaga dan mengawasi proses demokrasi di lingkungannya masing-masing. Menurutnya, semakin kuat kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang, semakin kuat pula fondasi demokrasi yang dibangun dari tingkat paling bawah.
Habib menegaskan bahwa politik uang bukan sekadar persoalan pemberian sejumlah uang kepada pemilih, tetapi menyangkut persoalan yang lebih besar, yakni upaya memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Praktik tersebut juga berpotensi menghilangkan makna kedaulatan rakyat karena suara yang seharusnya lahir dari kesadaran dan pertimbangan pribadi justru dipertukarkan dengan kepentingan materi.
“Politik uang membajak nilai ketulusan dan rasa hormat. Menjelang pencoblosan, itu bukan pemberian, melainkan transaksi berpakaian kedermawanan. Yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual, yaitu suara hati dan kedaulatan kita,” ujar Habib.
Menurut Habib, budaya gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat desa harus ditempatkan pada konteks yang benar. Ia mengingatkan filosofi sepi ing pamrih, rame ing gawe serta nilai gotong royong sebagaimana sering digaungkan Bung Karno dapat menjadi modal sosial dalam membangun demokrasi. Nilai tersebut harus dijaga agar tidak berubah menjadi ruang pembenaran bagi praktik pemberian yang bertujuan membeli suara masyarakat.
Bawaslu Kabupaten Magelang saat ini telah membentuk 48 desa pelopor, yang terdiri atas 41 Desa Anti Politik Uang dan tujuh Desa Pengawasan yang tersebar di 19 kecamatan. Keberadaan desa pelopor tersebut menjadi bagian dari strategi pencegahan berbasis masyarakat. Bawaslu berharap gerakan tersebut terus berkembang dan tidak hanya aktif ketika memasuki tahapan pemilu, melainkan menjadi kesadaran bersama yang terus hidup di tengah masyarakat.
Wakil Bupati Magelang, Sahid, S.H., menyambut baik langkah Bawaslu tersebut. Menurutnya, pencegahan politik uang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. “Mari tingkatkan pengawasan partisipatif dan buktikan bahwa masyarakat Kabupaten Magelang bermartabat, berani, serta cerdas dalam berdemokrasi,” kata Sahid.
Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang berasal dari Kecamatan Kaliangkrik, Bandongan, Salaman, dan Kajoran. Peserta terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memperluas jejaring pengawasan partisipatif sehingga pencegahan politik uang dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos., turut memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai penguatan demokrasi harus dimulai dengan mengembalikan kedaulatan rakyat. Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui peningkatan partisipasi masyarakat di TPS, tetapi juga harus disertai kesadaran untuk menentukan pilihan tanpa intervensi dan pengaruh materi.
Sakir juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Menurutnya, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rentan lebih mudah dihadapkan pada pilihan yang berorientasi materi ketika momentum pemilihan berlangsung. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi dan pendidikan politik perlu berjalan beriringan.
Melalui penguatan peran masyarakat desa tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang ingin memastikan bahwa desa tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses politik, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan kolaborasi berbagai pihak, masyarakat diharapkan semakin berani mengatakan tidak terhadap politik uang dan menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani.
penulis: desiana