Lompat ke isi utama

Berita

Demokrasi Tidak Berhenti di TPS, Bawaslu Magelang Libatkan Warga Kawal Kedaulatan

Pemilu 2024

Wakil Bupati Magelang, Sahid, S.H., saat memberikan arahan dan membuka kegiatan Bawaslu kabupaten Magelang di Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026).

MAGELANG — Demokrasi tidak berhenti ketika masyarakat selesai memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal hasil proses demokrasi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan publik. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026” yang digelar Bawaslu Kabupaten Magelang di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos., mengatakan kualitas demokrasi harus dilihat secara lebih luas, tidak hanya berdasarkan tingkat kehadiran masyarakat di TPS. Menurutnya, partisipasi masyarakat harus dilanjutkan setelah proses pemilihan melalui keterlibatan dalam mengawal kebijakan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokrasi setelah pemilu selesai.

“Demokrasi tidak berhenti saat pemilihan saja. Setelah itu, masyarakat juga harus berpartisipasi mengawal hasil proses demokrasi. Pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat adalah bagian dari membangun kualitas demokrasi,” jelas Sakir.

Ia juga menilai tingginya tingkat partisipasi pemilih belum tentu mencerminkan kualitas demokrasi apabila pilihan tersebut dipengaruhi faktor materi. Pendidikan politik menjadi penting agar masyarakat mampu menentukan pilihan secara mandiri dan mempertimbangkan kapasitas serta integritas calon.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang juga menekankan pentingnya pencegahan politik uang sebagai bagian dari menjaga kedaulatan rakyat. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Saleh, S.S., mengatakan politik uang merupakan ancaman yang dapat merusak kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan.

Habib mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap pemberian uang menjelang pemungutan suara sebagai bagian dari tradisi sosial. Menurutnya, ketika pemberian memiliki maksud untuk memengaruhi pilihan politik, maka hal tersebut telah berubah menjadi transaksi. “Yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual, yaitu suara hati dan kedaulatan kita,” tegasnya.

Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 desa pelopor yang terdiri atas 41 Desa Anti Politik Uang dan tujuh Desa Pengawasan yang tersebar di 19 kecamatan. Keberadaan desa tersebut menjadi bagian dari strategi membangun pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Wakil Bupati Magelang, Sahid, S.H., mengapresiasi kegiatan tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pelopor integritas. Menurutnya, kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam membangun lingkungan demokrasi yang sehat.

Kegiatan tersebut diikuti 100 peserta dari Kecamatan Kaliangkrik, Bandongan, Salaman, dan Kajoran. Selain unsur masyarakat, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

Bawaslu berharap penguatan masyarakat tidak hanya berdampak pada meningkatnya partisipasi pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa demokrasi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk menjaga hasil demokrasi dan mengawal pembangunan daerah secara partisipatif.

penulis: desiana