Dari Salaman, Bawaslu Magelang Tekankan Pentingnya Akal Budi dalam Mengawal Demokrasi

Kota Mungkid — Demokrasi membutuhkan masyarakat yang tidak hanya memiliki hak pilih, tetapi juga mampu berpikir kritis dalam menentukan dan mengawal pilihan politiknya. Kesadaran tersebut menjadi salah satu pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Magelang dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di UFO Menoreh, Kecamatan Salaman, Senin (28/9/2026).

Kegiatan yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu memperluas pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2029. Masyarakat diajak memahami bahwa pengawasan bukan semata-mata tugas lembaga penyelenggara pemilu. Setiap warga memiliki ruang untuk ikut memastikan proses demokrasi berlangsung sesuai dengan ketentuan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., dalam materinya menekankan pentingnya penggunaan akal budi dalam mengawal pemilu. Akal menjadi instrumen untuk berpikir dan menganalisis berbagai persoalan, sedangkan budi membantu seseorang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. “Dalam melakukan evaluasi pengawasan, kita membutuhkan akal budi,” katanya.

Menurut Habib, pendekatan tersebut penting karena penyelenggaraan pemilu memiliki dinamika yang berbeda di setiap wilayah. Kecamatan Salaman, misalnya, selama ini masuk dalam pemetaan wilayah yang mendapat perhatian pengawasan. Namun, Pemilu 2024 di wilayah tersebut dapat berlangsung aman dan kondusif.

Ia menjelaskan, pemetaan kerawanan tidak dimaksudkan untuk memberikan cap atau stigma terhadap suatu wilayah. Pemetaan justru digunakan sebagai dasar bagi jajaran pengawas untuk memahami karakteristik wilayah dan menentukan pendekatan pengawasan yang sesuai. “Salaman tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Pendekatannya juga berbeda,” ujarnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan, Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn., mengatakan pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Jawa Tengah memiliki sekitar 29,4 juta pemilih dan menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar secara nasional. Besarnya jumlah pemilih tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan pentingnya membangun pengawasan berbasis masyarakat.

Haris, S.I.P., M.Si., yang mewakili Azis Subekti dari Komisi II DPR RI, menyampaikan bahwa demokrasi harus dibangun dari akar rumput. Azis Subekti menyampaikan pesan tersebut melalui tayangan video karena tidak dapat hadir secara langsung. Ia menekankan bahwa demokrasi yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari pendidikan politik masyarakat.

Haris juga menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat sehari-hari sangat berkaitan dengan kebijakan politik. Persoalan jam kerja, harga kebutuhan pokok hingga harga bahan bakar minyak merupakan bagian dari keputusan politik. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa partisipasi politik tidak berhenti pada pencoblosan di TPS, tetapi juga mencakup kesadaran terhadap pilihan dan amanah yang diberikan kepada wakil rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, Suroso Singgih Pratomo, S.H., turut mengevaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada 2024. Ia menyoroti adanya kegiatan kampanye pada masa tenang yang telah dilaporkan kepada jajaran pengawas di tingkat kecamatan. Hal itu menjadi pembelajaran bahwa pemahaman terhadap regulasi harus terus diperkuat agar masyarakat dapat membedakan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang.

Bawaslu Kabupaten Magelang mendorong tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjadi penggerak pendidikan politik di lingkungannya masing-masing. Dengan masyarakat yang kritis, memahami aturan, dan berani melaporkan dugaan pelanggaran, pengawasan pemilu diharapkan semakin kuat. Dari Salaman, pesan tentang pentingnya akal budi menjadi bagian dari ikhtiar bersama merawat demokrasi.