Dari Menoreh, Bawaslu Dorong Pendidikan Politik untuk Demokrasi Berkualitas

Kota Mungkid — Pendidikan politik menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun demokrasi yang berkualitas. Masyarakat perlu memahami bahwa keputusan politik memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Kabupaten Magelang di UFO Menoreh, Kecamatan Salaman, Senin (28/9/2026). Kegiatan diikuti tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Haris, S.I.P., M.Si., yang hadir mewakili Azis Subekti dari Komisi II DPR RI, mengatakan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keputusan politik. Ia mencontohkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan jam kerja, harga beras, dan harga bahan bakar minyak. Berbagai hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang lahir melalui proses politik. Karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman mengenai proses demokrasi.

Menurut Haris, ketika masyarakat memberikan suara kepada calon anggota DPR, DPD, maupun DPRD, terdapat amanah yang diberikan kepada orang yang dipilih. Amanah tersebut berkaitan dengan bagaimana aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui lembaga perwakilan. Karena itu, masyarakat perlu mengenal calon dan memahami kapasitas serta program yang ditawarkan. Pendidikan politik diperlukan agar pilihan masyarakat didasarkan pada informasi yang memadai.

Pesan serupa disampaikan melalui tayangan video Azis Subekti yang berhalangan hadir karena tugas di DPR RI. Ia menekankan bahwa demokrasi harus dibangun dari akar rumput. Demokrasi yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari pendidikan masyarakat. Karena itu, ruang-ruang edukasi politik perlu terus diperkuat di tengah masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh menambahkan bahwa masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk membedakan tindakan yang sesuai dan tidak sesuai dengan aturan. Ia menyebut konsep akal budi sebagai kemampuan untuk berpikir sekaligus menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam pemilu, kemampuan tersebut diperlukan untuk memahami regulasi dan menilai proses secara kritis. Masyarakat yang memiliki pemahaman akan lebih mudah berpartisipasi dalam pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Magelang menilai pendidikan politik tidak hanya berlangsung menjelang pemilu. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan menghargai perbedaan pilihan. Pengalaman dalam pemilihan kepala desa juga dapat menjadi ruang pembelajaran mengenai demokrasi. Perbedaan pilihan seharusnya tidak menjadi alasan untuk memutus hubungan sosial di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu mendorong tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menjadi bagian dari pendidikan politik di lingkungannya. Informasi mengenai aturan pemilu diharapkan dapat disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami. Masyarakat juga didorong untuk menggunakan hak pilih sekaligus menjalankan fungsi pengawasan. Dari kawasan Menoreh, pendidikan politik diharapkan terus tumbuh sebagai bagian dari budaya demokrasi.