Cegah Kesalahan Penerbitan Keputusan, Bawaslu Magelang Perdalam Kajian Produk Hukum
|
Kota Mungkid — Ketepatan dalam menerbitkan produk hukum menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga penyelenggara Pemilu. Kesalahan dalam menentukan dasar kewenangan, prosedur, maupun substansi dapat berdampak pada kepastian hukum dan pelaksanaan tugas kelembagaan.
Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang menggelar Rapat Pembahasan Kajian Hukum dengan tema “Kedudukan dan Kekuatan Produk Hukum Bawaslu dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu” di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang, Senin (9/11/2026).
Narasumber Ahmad Syarief, S.H., M.Kn., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, memaparkan sejumlah hal yang harus dihindari dalam penyusunan produk hukum. Di antaranya adalah menerbitkan keputusan tanpa dasar kewenangan yang jelas, menggunakan regulasi yang sudah dicabut atau diubah, serta menyamakan kekuatan hukum antara peraturan, keputusan, surat edaran, rekomendasi, dan putusan.
Ia juga menekankan bahwa setiap produk hukum harus memenuhi empat aspek utama, yaitu kewenangan, prosedur, substansi, serta asas dan dokumentasi. Aspek kewenangan memastikan pejabat yang menerbitkan memiliki dasar hukum, sedangkan aspek prosedur berkaitan dengan terpenuhinya seluruh tahapan pembentukan produk hukum.
Dalam sesi diskusi, peserta mengangkat persoalan penggunaan surat edaran dan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Narasumber menjelaskan bahwa kedua instrumen tersebut dapat memberikan arahan administratif dan teknis, tetapi tidak boleh digunakan untuk membentuk kewajiban maupun sanksi baru yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, menyampaikan pentingnya ketelitian seluruh jajaran dalam memahami produk hukum. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus memiliki landasan yang tepat sehingga pelaksanaan kewenangan Bawaslu dapat berjalan sesuai ketentuan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi sekaligus peningkatan kapasitas jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang dalam menyusun dan menggunakan produk hukum. Dengan menghindari kesalahan administrasi maupun substansi, Bawaslu dapat memperkuat kepastian hukum dan menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
penulis: desiana