Bukan Sekadar KKN, Bawaslu Magelang Gandeng Mahasiswa Bangun Benteng Demokrasi Melawan Politik Uang

Kota Mungkid — Demokrasi yang kuat membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat, akademisi, dan generasi muda. Semangat tersebut menjadi dasar kolaborasi Bawaslu Kabupaten Magelang bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik sebagai upaya memperkuat pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.

Pembahasan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Bawaslu Kabupaten Magelang dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (31/3/2026). Melalui kerja sama ini, mahasiswa akan dilibatkan secara langsung dalam penguatan nilai demokrasi dan pencegahan politik uang, khususnya di desa-desa yang telah menjadi bagian dari gerakan Desa Anti Politik Uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh bersama jajaran anggota Bawaslu Kabupaten Magelang berdiskusi bersama Muhammad Fatkhan selaku dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai strategi pelaksanaan KKN Tematik agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Habib, keterlibatan perguruan tinggi dalam penguatan demokrasi merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif. Mahasiswa dinilai memiliki posisi penting sebagai penghubung antara nilai akademik dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Pengawasan pemilu tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu. Demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Melalui KKN Tematik ini, mahasiswa dapat menjadi penggerak yang membantu membangun kesadaran masyarakat agar berani menolak politik uang dan ikut menjaga kualitas demokrasi,” ujar Habib.

Ia menambahkan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari pelaksanaan KKN, tetapi juga dari keberlanjutan gerakan yang tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan diarahkan agar masyarakat mampu melanjutkan nilai-nilai pengawasan partisipatif setelah program mahasiswa selesai.

Empat desa telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan KKN Tematik, yakni Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo, Desa Pasuruhan dan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan, serta Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo. Desa-desa tersebut dipilih karena memiliki komitmen dalam mengembangkan gerakan Desa Anti Politik Uang.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa nantinya akan terlibat dalam berbagai aktivitas edukasi masyarakat, penguatan literasi demokrasi, serta kampanye pencegahan praktik politik uang. Kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan pendekatan baru yang lebih kreatif dan mudah diterima masyarakat.

Muhammad Fatkhan, Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyampaikan bahwa KKN Tematik menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Menurutnya, isu politik uang perlu mendapatkan perhatian serius melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Mahasiswa tidak hanya hadir untuk melakukan pengabdian, tetapi juga belajar memahami persoalan demokrasi secara langsung di masyarakat. Sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pengawas menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran politik yang sehat,” jelas Fatkhan.

Melalui kolaborasi Bawaslu Kabupaten Magelang dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, KKN Tematik diharapkan menjadi model penguatan pengawasan partisipatif yang mampu menghubungkan dunia akademik dengan gerakan demokrasi di tingkat desa.

Dengan hadirnya mahasiswa di tengah masyarakat, Bawaslu Kabupaten Magelang optimistis nilai-nilai demokrasi, integritas, dan penolakan terhadap politik uang dapat semakin kuat mengakar hingga tingkat desa.