Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Magelang Teguhkan Demokrasi Bermartabat melalui Gerakan Masyarakat Desa

bawaslu

MAGELANG — Upaya membangun demokrasi yang bermartabat terus dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang dengan memperkuat keterlibatan masyarakat di tingkat desa. Melalui kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026”, Bawaslu mengajak masyarakat menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mencegah politik uang dan menjaga kedaulatan rakyat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026).

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Saleh, S.S., mengatakan demokrasi yang bermartabat harus dibangun dari kesadaran masyarakat. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya memahami hak untuk memilih, tetapi juga harus memahami pentingnya menjaga hak tersebut agar tidak dipengaruhi oleh pemberian maupun tekanan dari pihak tertentu. Kesadaran tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan proses demokrasi yang jujur dan berintegritas.

Habib menyoroti praktik politik uang yang kerap muncul menjelang pemungutan suara. Ia mengingatkan bahwa pemberian uang yang bertujuan memengaruhi pilihan politik tidak dapat disamakan dengan bentuk kedermawanan atau tradisi sosial yang berkembang di masyarakat. Politik uang pada dasarnya merupakan transaksi yang menjadikan suara rakyat sebagai komoditas.

“Yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual, yaitu suara hati dan kedaulatan kita,” tegas Habib.

Menurutnya, nilai gotong royong dan kearifan lokal justru harus menjadi kekuatan untuk melawan politik uang. Ia mengingatkan filosofi sepi ing pamrih, rame ing gawe serta falsafah lokal yang mengajarkan keberanian menjaga martabat diri. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi landasan moral bagi masyarakat untuk mengatakan tidak terhadap politik uang.

Bawaslu Kabupaten Magelang saat ini telah memiliki 48 desa pelopor yang terdiri atas 41 Desa Anti Politik Uang dan tujuh Desa Pengawasan. Desa-desa tersebut tersebar di 19 kecamatan. Keberadaan desa pelopor menjadi bagian dari strategi pencegahan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sekaligus kekuatan pengawasan di tingkat akar rumput.

Habib berharap gerakan tersebut terus diperkuat melalui berbagai aktivitas masyarakat. Balai desa, forum keagamaan, kegiatan pemuda, pertemuan warga, maupun sanggar seni dapat dimanfaatkan sebagai ruang membangun kesadaran politik. Dengan memanfaatkan ruang yang dekat dengan kehidupan masyarakat, pesan tentang demokrasi dan bahaya politik uang diharapkan dapat diterima secara lebih luas.

Wakil Bupati Magelang, Sahid, S.H., memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai penguatan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat. Sahid mengajak seluruh unsur masyarakat untuk menjadi pelopor integritas serta bersama-sama meningkatkan pengawasan partisipatif.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos., mengatakan demokrasi yang baik harus mampu mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Menurutnya, masyarakat harus diberikan ruang untuk memahami bahwa pilihan politik merupakan hak pribadi yang tidak boleh diintervensi. Pendidikan politik menjadi penting agar masyarakat mampu menentukan pilihan secara sadar berdasarkan kapasitas dan integritas calon.

Sakir juga menegaskan bahwa demokrasi harus terus dikawal setelah pemilu. Masyarakat memiliki peran untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dan memastikan janji politik serta visi-misi kepala daerah yang terpilih dapat direalisasikan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurutnya, merupakan salah satu bentuk nyata dari demokrasi yang terus berjalan.

Kegiatan yang diikuti 100 peserta dari Kecamatan Kaliangkrik, Bandongan, Salaman, dan Kajoran tersebut juga menghadirkan narasumber dari jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran masing-masing dalam menjaga demokrasi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang meneguhkan bahwa demokrasi bukan hanya urusan penyelenggara pemilu. Demokrasi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga mulai dari lingkungan terkecil. Dengan masyarakat desa yang sadar, berani, dan berintegritas, upaya mencegah politik uang sekaligus menjaga kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara lebih kuat dan berkelanjutan.

penulis: desiana