Bawaslu Magelang: Suara Rakyat Bukan Komoditas

Kota Mungkid — Bawaslu Kabupaten Magelang menegaskan bahwa suara masyarakat bukanlah komoditas yang dapat dipertukarkan dengan uang maupun pemberian lainnya. Pilihan politik merupakan hak warga negara yang harus diberikan secara bebas dan berdasarkan kesadaran. Karena itu, praktik politik uang menjadi salah satu persoalan yang harus dicegah bersama.

Pesan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026 yang digelar di Muntilan, Kamis (1/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi sarana Bawaslu Kabupaten Magelang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengawasan partisipatif. Berbagai kelompok masyarakat dilibatkan agar pengawasan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh, S.S., mengatakan bahwa masyarakat mempunyai posisi penting dalam menjaga agar suara rakyat tetap memiliki nilai. Ketika suara dipengaruhi oleh transaksi, maka prinsip kedaulatan rakyat dapat terancam. Karena itu, masyarakat perlu memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap politik uang.

Habib menegaskan bahwa pengawasan pemilu membutuhkan dukungan masyarakat karena Bawaslu tidak mungkin berada di seluruh tempat dalam waktu bersamaan. Warga yang melihat, mengetahui, dan memahami kondisi lingkungan sekitarnya dapat menjadi mata dan telinga pengawasan partisipatif. Informasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan pelanggaran.

“Demokrasi tidak cukup hanya diselenggarakan. Demokrasi harus dijaga,” ujarnya.

Menurut Habib, Desa Anti Politik Uang harus menjadi wadah untuk membangun kesadaran tersebut. Desa harus mampu menciptakan budaya politik yang tidak menjadikan pemberian materi sebagai ukuran dalam menentukan pilihan. Pendidikan politik juga harus terus dilakukan agar masyarakat memahami konsekuensi jangka panjang dari politik uang.

Bawaslu Kabupaten Magelang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suara masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Pilihan politik yang diberikan secara bebas akan menjadi fondasi bagi lahirnya kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat. Dari masyarakat yang sadar dan berani menolak politik uang, demokrasi yang berintegritas dapat tumbuh.