Bawaslu Magelang Perkuat Peran Masyarakat Desa sebagai Benteng Pencegahan Politik Uang
|
MAGELANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang bersama Pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat komitmen pencegahan politik uang dengan mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa. Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026” yang resmi dibuka di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk membangun kesadaran bahwa pencegahan politik uang tidak dapat hanya dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu, tetapi membutuhkan dukungan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Saleh, S.S., mengatakan politik uang merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat. Menurutnya, praktik pemberian uang menjelang pemungutan suara tidak dapat disamakan dengan tradisi sosial masyarakat seperti buwuhan maupun bentuk pemberian lainnya. Ketika pemberian dilakukan dengan maksud memengaruhi pilihan politik seseorang, maka praktik tersebut telah berubah menjadi transaksi politik yang berpotensi merusak nilai demokrasi sekaligus merendahkan martabat masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
“Politik uang membajak nilai ketulusan dan rasa hormat. Menjelang pencoblosan, itu bukan pemberian, melainkan transaksi berpakaian kedermawanan. Yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual, yaitu suara hati dan kedaulatan kita,” tegas Habib.
Ia mengajak masyarakat untuk membangun gerakan pencegahan dari lingkungan terdekat dengan memanfaatkan ruang-ruang publik desa. Balai desa, pengajian, pertemuan warga, hingga sanggar seni dinilai dapat menjadi ruang strategis untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Menurut Habib, pendekatan berbasis masyarakat penting dilakukan karena desa merupakan lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga sehingga pesan mengenai bahaya politik uang dapat disampaikan secara berkelanjutan.
Hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 desa pelopor yang terdiri atas 41 Desa Anti Politik Uang (APU) dan tujuh Desa Pengawasan yang tersebar di 19 kecamatan. Keberadaan desa-desa tersebut diharapkan tidak berhenti pada status atau simbol kelembagaan, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang mampu mengajak masyarakat berani menolak politik uang dan ikut mengawasi proses demokrasi secara mandiri.
Wakil Bupati Magelang, Sahid, S.H., mengapresiasi langkah Bawaslu Kabupaten Magelang yang terus memperkuat pendidikan dan pengawasan demokrasi hingga tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Magelang, menurutnya, berkomitmen mendukung gerakan tersebut untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. “Saya mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pemuda di Kabupaten Magelang untuk bersama-sama menjadi pelopor integritas. Mari tingkatkan pengawasan partisipatif dan buktikan bahwa masyarakat Kabupaten Magelang bermartabat, berani, serta cerdas dalam berdemokrasi,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti 100 peserta yang merupakan perwakilan dari Kecamatan Kaliangkrik, Bandongan, Salaman, dan Kajoran. Peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Selain jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang, kegiatan juga menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Magelang serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sebagai narasumber untuk memperkuat perspektif kelembagaan dalam membangun demokrasi yang berintegritas.
Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos., menyampaikan apresiasi atas upaya Bawaslu membawa pendidikan demokrasi hingga tingkat desa. Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat agar tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh kepentingan pihak tertentu. Ia menilai peningkatan kualitas demokrasi juga harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat, karena kondisi ekonomi yang lemah dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap praktik politik uang.
Sakir menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti ketika pemungutan suara selesai. Masyarakat tetap memiliki peran dalam mengawal proses pembangunan dan memastikan hasil demokrasi memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. “Demokrasi tidak berhenti saat pemilihan saja. Setelah itu, masyarakat juga harus berpartisipasi mengawal hasil proses demokrasi. Pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat adalah bagian dari membangun kualitas demokrasi,” jelasnya.
Menurutnya, tingginya angka kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara belum secara otomatis menunjukkan kualitas demokrasi. Partisipasi harus dibangun atas dasar kesadaran dan kebebasan menentukan pilihan, bukan karena dorongan materi. Karena itu, pendidikan politik menjadi bagian penting untuk membentuk pemilih yang mandiri dan mampu menentukan pilihan berdasarkan kapasitas serta integritas calon.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang berharap penguatan kelembagaan tidak hanya berlangsung di tingkat penyelenggara, tetapi juga tumbuh di tengah masyarakat. Kolaborasi pemerintah daerah, Bawaslu, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh agama diharapkan mampu memperkuat desa sebagai ruang utama membangun demokrasi yang bersih, berintegritas, dan bebas dari politik uang.
penulis: desiana