Bawaslu Magelang Perkuat Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Kelembagaan
|
Kota Mungkid — Penguatan pemahaman hukum menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang menggelar Rapat Pembahasan Kajian Hukum dengan tema “Kedudukan dan Kekuatan Produk Hukum Bawaslu dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu” di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum tersebut menghadirkan Ahmad Syarief, S.H., M.Kn., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagai narasumber. Sebanyak 15 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas jajaran internal Bawaslu Kabupaten Magelang dan satu peserta dari Polresta Magelang.
Dalam pemaparannya, Ahmad Syarief menjelaskan bahwa produk hukum memiliki peran strategis dalam memberikan landasan bagi setiap tindakan kelembagaan. Bawaslu dalam menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa harus memastikan setiap kewenangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menguraikan berbagai jenis produk hukum Bawaslu, mulai dari Peraturan Bawaslu, keputusan atau Surat Keputusan (SK), surat edaran, pedoman, standar operasional prosedur (SOP), hingga putusan dan rekomendasi. Masing-masing memiliki karakteristik, kedudukan, serta kekuatan hukum yang berbeda sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan dan kewenangan penerbitannya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, dalam arahannya menekankan bahwa pemahaman produk hukum merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh jajaran. Produk hukum tidak hanya menjadi kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tugas pengawasan secara bertanggung jawab.
Diskusi berlangsung dengan membahas sejumlah persoalan konkret, di antaranya perbedaan kekuatan Peraturan Bawaslu dan surat edaran, batas kewenangan penerbitan keputusan terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), serta kedudukan SK dalam pelaksanaan tugas internal kelembagaan.
Melalui kajian hukum ini, Bawaslu Kabupaten Magelang berkomitmen meningkatkan ketelitian dalam penyusunan dan penggunaan produk hukum. Upaya tersebut juga akan ditindaklanjuti melalui inventarisasi produk hukum, pemeriksaan dasar hukum, serta optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) agar seluruh dokumen hukum tertata dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
penulis: desiana