Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Magelang Evaluasi Pengawasan Partisipatif, Perkuat Kesadaran Masyarakat Jaga Integritas Demokrasi

tempuran

KOTA MUNGKID — Pengawasan partisipatif membutuhkan keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan agar tidak hanya menjadi gerakan pada saat tahapan pemilu berlangsung. Kesadaran untuk mengawasi, mengenali potensi pelanggaran, serta berani menyampaikan informasi perlu terus dibangun melalui sosialisasi dan evaluasi. Hal tersebut menjadi perhatian Bawaslu dalam memperkuat peran masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jumat (30/10/2026). Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Achmad Husain, yang menyampaikan pentingnya memperkuat kesadaran masyarakat agar memiliki pemahaman lebih baik mengenai fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam penyampaiannya, Husain menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada penyelenggara. Masyarakat memiliki peran strategis karena berada di tengah kehidupan sosial dan dapat mengetahui secara langsung berbagai kejadian yang berpotensi menjadi pelanggaran. Keterlibatan tersebut perlu didorong melalui pemahaman yang baik mengenai pentingnya pengawasan serta keberanian untuk menyampaikan informasi kepada Bawaslu.

Husain mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan. Menurutnya, laporan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas demokrasi dan dapat membantu Bawaslu dalam memperoleh informasi mengenai kondisi di lapangan. Karena itu, keberanian warga untuk menyampaikan laporan perlu terus dibangun agar pengawasan berjalan lebih luas.

"Pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Jangan takut untuk melapor jika menemukan dugaan pelanggaran. Kita ingin masyarakat memiliki kesadaran bahwa menjaga pemilu yang berintegritas merupakan tanggung jawab bersama," ujar Husain.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dan evaluasi menjadi bagian penting untuk melihat sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengawasan partisipatif. Menurutnya, pengawasan tidak boleh dipahami sebatas kegiatan melaporkan pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui edukasi, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan demokrasi.

"Pengawasan partisipatif harus kita bangun secara berkelanjutan. Masyarakat perlu mengetahui apa saja yang berpotensi menjadi pelanggaran, bagaimana menyikapinya, dan ke mana harus menyampaikan informasi. Kami berharap kegiatan seperti ini mampu meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong masyarakat untuk mengambil peran nyata dalam menjaga kualitas demokrasi," jelas Habib.

Selain mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, Husain juga mengingatkan pentingnya kecakapan dalam menghadapi perkembangan informasi digital. Masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah mempercayai berita yang belum diketahui sumber maupun kebenarannya. Informasi yang beredar harus diperiksa terlebih dahulu agar masyarakat tidak ikut menyebarkan kabar yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menggunakan hak pilih dan tidak golput. Partisipasi masyarakat harus diwujudkan melalui keterlibatan dalam seluruh proses demokrasi, termasuk pengawasan secara mandiri. Melalui kegiatan evaluasi ini, Bawaslu berharap upaya pengawasan partisipatif di Kabupaten Magelang semakin berkembang dan mampu membangun masyarakat yang kritis, peduli, serta bertanggung jawab dalam menjaga demokrasi.

penulis: desiana