Bawaslu Magelang Dorong Penguatan JDIH sebagai Pusat Dokumentasi Produk Hukum
|
Kota Mungkid — Ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap dan mudah ditelusuri menjadi salah satu faktor pendukung transparansi serta akuntabilitas kelembagaan. Menyadari pentingnya hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang membahas optimalisasi pengelolaan produk hukum melalui kegiatan Rapat Pembahasan Kajian Hukum, Senin (9/11/2026).
Kajian hukum yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang ini mengangkat tema “Kedudukan dan Kekuatan Produk Hukum Bawaslu dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu”. Kegiatan menghadirkan Ahmad Syarief, S.H., M.Kn., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagai narasumber.
Dalam penyampaian materi, Ahmad Syarief menjelaskan pentingnya pengelolaan produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pengelolaan tersebut bukan sekadar menyimpan dokumen, melainkan mencakup proses penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, hingga pendayagunaan dokumen hukum.
Setiap dokumen perlu diklasifikasikan berdasarkan jenis dan substansinya, dilengkapi metadata, serta diidentifikasi status keberlakuan hukumnya. Hal ini diperlukan agar dokumen yang tersedia dapat ditemukan secara mudah dan memberikan informasi yang tepat bagi pihak yang membutuhkan.
Dalam diskusi, peserta juga membahas bagaimana memastikan seluruh produk hukum yang diterbitkan, baik Peraturan Bawaslu, SK, maupun dokumen hukum lainnya, dapat terinventarisasi dengan baik. Selain itu, dibahas pula perlunya memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi dan pengecualian informasi dalam menentukan dokumen yang dapat dipublikasikan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, dalam arahannya menegaskan bahwa pemahaman terhadap produk hukum harus dimiliki seluruh jajaran. Dengan pemahaman yang baik, setiap produk hukum dapat disusun, digunakan, dan dikelola sesuai fungsi serta kewenangannya.
Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kabupaten Magelang akan memperkuat koordinasi antar-divisi dalam pengumpulan dan pemutakhiran dokumen hukum. Optimalisasi JDIH diharapkan mampu mendukung tertib administrasi, memperkuat pelayanan informasi hukum, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas kelembagaan.
penulis: desiana