Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Magelang Dorong 48 Desa Pelopor Jadi Gerakan Sosial Antipolitik Uang

bawaslu

MAGELANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang mendorong keberadaan 48 desa pelopor untuk terus berkembang menjadi gerakan sosial dalam mencegah politik uang. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026” yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026).

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Saleh, S.S., mengatakan keberadaan desa pelopor harus memiliki dampak nyata terhadap perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, Desa Anti Politik Uang maupun Desa Pengawasan tidak boleh hanya dipahami sebagai label atau program seremonial. Lebih jauh, desa harus mampu menjadi ruang tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga suara dan menolak praktik yang berpotensi merusak kedaulatan rakyat.

Hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 desa pelopor yang terdiri atas 41 Desa Anti Politik Uang dan tujuh Desa Pengawasan. Desa-desa tersebut tersebar di 19 kecamatan. Keberadaan desa pelopor menjadi salah satu bentuk strategi pencegahan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengawasan demokrasi.

Habib menilai masyarakat desa memiliki modal sosial yang kuat berupa gotong royong, kebersamaan, dan kedekatan antarwarga. Nilai tersebut harus dijaga agar tidak dimanfaatkan untuk membungkus politik uang seolah-olah sebagai bentuk pemberian biasa. Ia mengingatkan bahwa pemberian yang memiliki tujuan untuk membeli dukungan politik merupakan transaksi yang dapat merusak kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan.

“Politik uang membajak nilai ketulusan dan rasa hormat. Menjelang pencoblosan, itu bukan pemberian, melainkan transaksi berpakaian kedermawanan. Yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual, yaitu suara hati dan kedaulatan kita,” ujarnya.

Menurut Habib, ruang publik desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik yang dekat dengan masyarakat. Pertemuan di balai desa, pengajian, forum pemuda, kegiatan seni, maupun berbagai aktivitas sosial dapat menjadi ruang untuk membangun kesadaran bersama. Pendidikan politik dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan warga diharapkan lebih mudah diterima dan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Wakil Bupati Magelang, Sahid, S.H., mengapresiasi komitmen Bawaslu tersebut. Pemerintah Kabupaten Magelang, menurutnya, akan terus mendukung upaya membangun demokrasi yang adil dan berintegritas. Ia mengajak seluruh unsur masyarakat untuk menjadi pelopor integritas dan memperkuat pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos., menilai penguatan masyarakat merupakan bagian penting dalam mengembalikan kedaulatan rakyat. Menurutnya, demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada proses memilih pemimpin. Masyarakat juga harus ikut mengawal kebijakan dan pembangunan setelah proses pemilihan selesai.

Ia juga menilai faktor ekonomi memiliki kaitan dengan kualitas demokrasi. “Kalau ekonominya lemah, setiap ada momentum pemilihan, orientasi masyarakat rentan menjadi uang. Maka, politik ekonomi juga harus dibangun,” ungkapnya. Menurut Sakir, penguatan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan dengan pendidikan politik agar warga memiliki ketahanan terhadap praktik politik uang.

Kegiatan tersebut diikuti 100 peserta dari empat kecamatan, yaitu Kaliangkrik, Bandongan, Salaman, dan Kajoran. Peserta terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Kehadiran berbagai unsur masyarakat diharapkan memperluas jejaring pengawasan sekaligus memperkuat keberlanjutan gerakan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Magelang berharap 48 desa pelopor yang telah terbentuk dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Gerakan pencegahan politik uang diharapkan tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri sehingga demokrasi di Kabupaten Magelang semakin kuat, sehat, dan bermartabat.

penulis: desiana