Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Magelang dan Pemkab Satukan Langkah Cegah Politik Uang

cdm

MAGELANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang bersama Pemerintah Kabupaten Magelang menyatukan langkah dalam memperkuat pencegahan politik uang melalui peningkatan peran masyarakat desa. Upaya tersebut diwujudkan dalam kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026” yang dibuka secara resmi di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Bawaslu memandang pencegahan politik uang tidak akan efektif jika hanya dilakukan melalui pendekatan kelembagaan. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat yang memahami bahwa menjaga proses demokrasi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk dengan berani menolak segala bentuk pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihan politik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Saleh, S.S., mengatakan politik uang dapat mengancam kualitas demokrasi karena menjadikan suara rakyat sebagai objek transaksi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan tradisi sosial seperti buwuhan dengan praktik politik uang. Perbedaan utama terletak pada tujuan pemberian, terutama ketika pemberian tersebut disertai kepentingan untuk mendapatkan dukungan politik.

Menurut Habib, nilai gotong royong dan budaya ketulusan masyarakat harus dijaga agar tidak dimanfaatkan untuk melegitimasi politik uang. Ia juga mengangkat filosofi sepi ing pamrih, rame ing gawe serta falsafah timbang pote mata, anglo’an pote tulang sebagai nilai yang dapat membangun keberanian dan rasa malu ketika menghadapi praktik yang mencederai martabat demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 desa pelopor yang terdiri atas 41 Desa Anti Politik Uang dan tujuh Desa Pengawasan. Desa-desa tersebut tersebar di 19 kecamatan dan menjadi bagian dari gerakan pencegahan berbasis masyarakat. Bawaslu berharap gerakan tersebut terus tumbuh sehingga tidak hanya menjadi program kelembagaan, tetapi menjadi gerakan sosial yang dapat bertahan dalam jangka panjang.

Wakil Bupati Magelang, Sahid, S.H., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Bawaslu. Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen memberikan dukungan dalam membangun iklim demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Ia mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, serta tokoh agama untuk mengambil bagian dalam pengawasan partisipatif.

Kegiatan tersebut diikuti 100 peserta dari empat kecamatan, yakni Kaliangkrik, Bandongan, Salaman, dan Kajoran. Peserta berasal dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Selain jajaran Forkopimda, kegiatan juga menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Magelang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sebagai narasumber.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos., mengapresiasi kegiatan yang menurutnya menjadi upaya penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur dari tingginya jumlah masyarakat yang hadir di TPS. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh apakah masyarakat menggunakan hak pilihnya secara bebas, mandiri, dan berdasarkan pertimbangan terhadap kapasitas serta integritas calon.

Sakir juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi masyarakat dalam membangun demokrasi. Menurutnya, masyarakat yang secara ekonomi rentan berpotensi lebih mudah dipengaruhi oleh materi ketika momentum pemilihan berlangsung. Karena itu, pembangunan ekonomi dan pendidikan politik harus berjalan bersama sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih mandiri.

Dengan sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pengawasan partisipatif diharapkan semakin kuat. Desa tidak hanya menjadi sasaran sosialisasi, tetapi menjadi bagian utama dari gerakan bersama untuk mencegah politik uang dan menjaga demokrasi tetap berada di tangan rakyat.

penulis: desiana