Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Magelang Bangun Kesadaran Politik Masyarakat melalui Penguatan di Tingkat Desa

cdm

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang, Bambang Agus Setiyawan saat menyampaikan Laporan Penyelanggara kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026” yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026).

MAGELANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang terus mendorong peningkatan kesadaran politik masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Penguatan tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026” yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu ruang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif, khususnya dalam mencegah politik uang. Bawaslu menilai masyarakat memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pihak yang secara langsung bersentuhan dengan berbagai dinamika politik di lingkungannya. Kesadaran masyarakat untuk berani menolak politik uang diharapkan dapat menjadi kekuatan pencegahan yang berjalan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika tahapan pemilu berlangsung.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Saleh, S.S., mengatakan politik uang merupakan persoalan yang harus dilawan bersama karena menyentuh langsung prinsip kedaulatan rakyat. Menurutnya, pilihan politik masyarakat semestinya lahir dari pertimbangan, kesadaran, dan hati nurani, bukan karena adanya pemberian materi. Ia juga mengingatkan bahwa pemberian menjelang pemungutan suara tidak dapat disamakan dengan tradisi sosial masyarakat apabila di dalamnya terdapat tujuan untuk memengaruhi pilihan politik.

“Politik uang membajak nilai ketulusan dan rasa hormat. Menjelang pencoblosan, itu bukan pemberian, melainkan transaksi berpakaian kedermawanan. Yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual, yaitu suara hati dan kedaulatan kita,” tegas Habib.

Untuk memperkuat pencegahan, Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 desa pelopor yang terdiri atas 41 Desa Anti Politik Uang dan tujuh Desa Pengawasan yang tersebar di 19 kecamatan. Keberadaan desa pelopor tersebut diharapkan menjadi titik tumbuh kesadaran masyarakat dalam menjaga demokrasi. Habib menekankan bahwa desa pelopor harus terus bergerak sehingga keberadaannya tidak berhenti sebagai program atau simbol, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial.

Menurut Habib, berbagai ruang yang tersedia di tengah masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan politik. Balai desa, pengajian, pertemuan warga, kelompok pemuda, hingga sanggar seni dapat menjadi tempat untuk membicarakan pentingnya demokrasi yang bersih dan bermartabat. Pendekatan tersebut dinilai penting agar pendidikan politik tidak selalu hadir dalam bentuk kegiatan formal, tetapi dapat menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Wakil Bupati Magelang, Sahid, S.H., menyambut baik upaya Bawaslu dalam memperkuat kesadaran politik masyarakat. Ia mengajak seluruh unsur desa untuk menjadi pelopor integritas dan bersama-sama meningkatkan pengawasan partisipatif. Menurutnya, masyarakat Kabupaten Magelang harus mampu menunjukkan karakter sebagai masyarakat yang bermartabat, berani, dan cerdas dalam menggunakan hak politik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos., menyampaikan bahwa penguatan demokrasi hingga tingkat desa merupakan langkah strategis untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Ia menilai masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa hak pilih merupakan sesuatu yang memiliki nilai penting dalam menentukan arah pemerintahan dan pembangunan.

Sakir juga menekankan bahwa pembangunan demokrasi perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi yang lemah, menurutnya, dapat menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat rentan terhadap pengaruh materi ketika menghadapi momentum pemilihan. Karena itu, penguatan ekonomi dan pendidikan politik harus dilakukan secara bersamaan agar masyarakat semakin mandiri.

Kegiatan tersebut diikuti 100 peserta dari Kecamatan Kaliangkrik, Bandongan, Salaman, dan Kajoran yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari unsur Forkopimda Kabupaten Magelang, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

Melalui penguatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang berharap kesadaran politik masyarakat semakin tumbuh dari lingkungan paling dekat. Masyarakat tidak hanya diharapkan hadir sebagai pemilih, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan dan penjaga integritas demokrasi di wilayah masing-masing.

penulis: desiana