Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Magelang Ajak Warga Berani Tolak Politik Uang dan Bangun Kesepakatan Bersama di Desa

tempuran

KOTA MUNGKID — Membangun demokrasi yang berintegritas membutuhkan keberanian masyarakat untuk mengatakan tidak terhadap segala bentuk praktik politik uang. Sikap menolak tidak hanya ditunjukkan ketika seseorang ditawari uang atau barang menjelang pemungutan suara, tetapi juga melalui komitmen untuk tidak menjadi bagian dari praktik pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihan politik. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026 di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo, Kamis (29/10/2026).

Mengusung tema "Mengokohkan Demokrasi dari Desa", kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu. Bawaslu Kabupaten Magelang mendorong agar gerakan pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga tumbuh sebagai kesadaran kolektif di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan warga, berbagai potensi pelanggaran diharapkan dapat dicegah sejak dini melalui kepedulian dan pengawasan dari lingkungan masing-masing.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., mengajak masyarakat merumuskan kesepakatan bersama untuk menolak memberi dan menerima politik uang. Menurutnya, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk menghidupkan kembali rasa malu ketika menerima maupun memberikan sesuatu yang dimaksudkan untuk membeli suara. Masyarakat juga perlu membangun keberanian untuk menolak secara santun tanpa harus merusak hubungan sosial dengan pihak lain.

Habib menjelaskan bahwa praktik politik uang sering kali memanfaatkan kedekatan sosial dan tradisi masyarakat. Dalam budaya Jawa, pemberian seperti hantaran dan buwuhan merupakan tradisi yang memiliki nilai luhur. Namun, apabila pemberian tersebut dilakukan menjelang pencoblosan dengan maksud memengaruhi pilihan politik, maka hal tersebut bukan lagi sekadar tradisi, melainkan transaksi yang berusaha membeli kedaulatan masyarakat.

"Kita harus menghidupkan kembali rasa malu, malu menerima dan malu memberi politik uang. Masyarakat harus berani menolak dengan santun karena suara yang kita miliki merupakan hak dan amanah yang tidak boleh diperjualbelikan. Apabila menemukan dugaan praktik politik uang, jangan ragu untuk melaporkannya kepada Bawaslu," tegas Habib.

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Magelang, H. Sahid, S.H., menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat. Ia menegaskan bahwa politik uang merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi karena dapat merusak mentalitas masyarakat, mencederai keadilan sosial, dan berdampak pada kualitas kepemimpinan. Oleh sebab itu, diperlukan tanggung jawab bersama untuk menjaga proses demokrasi agar tidak dicemari transaksi politik.

Bawaslu Kabupaten Magelang sendiri telah membentuk 48 Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan yang diharapkan menjadi bagian dari gerakan masyarakat. Pembinaan terhadap desa-desa tersebut perlu terus dilaksanakan dengan melibatkan Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui gerakan yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk menjaga demokrasi.

Menjelang Pemilu 2029, Habib mengajak warga menjadikan lingkungan desa sebagai tempat tumbuhnya kesadaran politik yang sehat. Berbagai kegiatan kemasyarakatan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesepakatan menolak politik uang. Dengan keberanian untuk menolak, kesediaan melakukan pengawasan, dan kepedulian untuk melaporkan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat mengambil bagian langsung dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Magelang.

penulis: desiana