Bawaslu Magelang Ajak Tokoh Agama dan Masyarakat Perkuat Pengawasan Pemilu

Kota Mungkid — Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat. Kedekatan mereka dengan warga menjadi kekuatan untuk menyampaikan pendidikan politik sekaligus mendorong masyarakat berani mengambil bagian dalam pengawasan pemilu.

Hal tersebut menjadi salah satu pesan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang digelar Bawaslu Kabupaten Magelang di UFO Menoreh, Kecamatan Salaman, Senin (28/9/2026). Kegiatan menjadi ruang dialog mengenai pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 serta tantangan pengawasan menuju Pemilu 2029. Masyarakat didorong tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan, Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn., menyampaikan bahwa kompleksitas pemilu membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Jawa Tengah memiliki sekitar 29,4 juta pemilih sehingga kerja pengawasan membutuhkan dukungan masyarakat. Sinergi antara penyelenggara, tokoh masyarakat, dan warga menjadi salah satu kunci menjaga pemilu tetap berintegritas.

Haris, S.I.P., M.Si., yang hadir mewakili Azis Subekti dari Komisi II DPR RI, menegaskan pentingnya membangun demokrasi dari tingkat akar rumput. Azis Subekti menyampaikan pesan tersebut melalui tayangan video karena berhalangan hadir secara langsung karena tugas kedinasan di DPR RI. Menurutnya, pendidikan politik masyarakat menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun demokrasi yang berkualitas.

Haris menjelaskan bahwa politik memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kebijakan mengenai jam kerja, harga kebutuhan pokok, hingga harga bahan bakar minyak merupakan bagian dari keputusan politik. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa partisipasi politik tidak berhenti pada penggunaan hak suara, tetapi juga mencakup kesadaran terhadap konsekuensi pilihan politik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., mengajak masyarakat menggunakan akal budi dalam mengawasi proses pemilu. Menurutnya, akal digunakan untuk berpikir dan menganalisis, sementara budi membantu menentukan benar dan salah. Dengan kemampuan tersebut, masyarakat diharapkan mampu menilai apakah proses pemilu telah berjalan sesuai regulasi.

Habib juga menyoroti pengalaman Kecamatan Salaman dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Meskipun masuk dalam wilayah yang menjadi perhatian pemetaan kerawanan, Salaman mampu melaksanakan pemilu secara aman. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemetaan kerawanan bukanlah stigma, melainkan instrumen untuk menentukan pola pengawasan berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.

Ia menyebut komunikasi masyarakat dengan Bawaslu juga menjadi bagian penting dalam menjaga kondusivitas. Informasi dan laporan yang disampaikan warga melalui media sosial maupun WhatsApp menunjukkan adanya kesadaran untuk ikut mengawasi proses demokrasi. Kondisi tersebut perlu terus dipelihara dan diperkuat menuju Pemilu 2029.

Suroso Singgih Pratomo, S.H., turut menyampaikan evaluasi terkait kampanye Pilkada 2024. Ia menyinggung adanya aktivitas kampanye pada masa tenang yang telah dilaporkan kepada jajaran pengawas di tingkat kecamatan. Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran bersama agar masyarakat semakin memahami batasan-batasan dalam aktivitas politik.

Bawaslu Kabupaten Magelang berharap penguatan pengawasan partisipatif dapat terus berkembang melalui peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Masyarakat diharapkan berani menyampaikan informasi ketika menemukan dugaan pelanggaran serta tetap menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pilihan. Demokrasi yang kuat tidak hanya dibangun di ruang penyelenggara pemilu, tetapi juga tumbuh dari kesadaran warga di lingkungan masing-masing.