Bawaslu Magelang Ajak Masyarakat Bedakan Tradisi Buwuhan dengan Praktik Politik Uang
|
KOTA MUNGKID — Tradisi pemberian dalam kehidupan masyarakat Jawa merupakan bagian dari kearifan lokal yang mengandung nilai ketulusan, kepedulian, dan penghormatan. Namun, nilai luhur tersebut dapat kehilangan maknanya apabila dimanfaatkan sebagai sarana memengaruhi pilihan politik masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026 di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo, Kamis (29/10/2026).
Mengangkat tema "Mengokohkan Demokrasi dari Desa", kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kedaulatan suara. Bawaslu Kabupaten Magelang mendorong agar nilai-nilai sosial dan budaya yang telah tumbuh di tengah masyarakat tetap dijaga, sekaligus tidak dimanfaatkan untuk membenarkan praktik politik uang dalam setiap tahapan pemilu.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., menjelaskan bahwa tradisi hantaran maupun buwuhan merupakan bentuk pemberian yang memiliki makna sosial dan dilandasi ketulusan. Akan tetapi, masyarakat perlu memahami batas antara pemberian yang murni sebagai bagian dari tradisi dengan pemberian yang memiliki tujuan transaksional untuk memperoleh dukungan politik. Terlebih apabila pemberian tersebut dilakukan menjelang pemungutan suara dengan maksud memengaruhi pilihan pemilih.
"Dalam tradisi Jawa, memberi seperti hantaran dan buwuhan itu luhur karena lahir dari ketulusan serta rasa hormat. Politik uang justru membajak nilai tersebut. Amplop menjelang pencoblosan bukan pemberian, melainkan transaksi. Berpakaian kedermawanan, padahal yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual, yaitu suara hati dan kedaulatan kita," ungkap Habib.
Ia menambahkan bahwa masyarakat perlu memiliki keberanian untuk menjaga nilai budaya sekaligus mempertahankan integritas dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pilihan politik merupakan hak pribadi setiap warga negara yang harus dihormati dan tidak seharusnya dipengaruhi oleh pemberian materi. Kesadaran tersebut perlu ditanamkan melalui lingkungan keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan berbagai komunitas yang memiliki kedekatan dengan warga.
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Magelang, H. Sahid, S.H., juga menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat. Ia menyebut politik uang sebagai ancaman nyata karena dapat mengubah hak pilih menjadi komoditas transaksional serta berpotensi melahirkan kepemimpinan yang tidak berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Habib berharap desa-desa tersebut tidak berhenti pada pembentukan secara formal, melainkan terus mengembangkan gerakan bersama untuk menolak praktik politik uang. Pembinaan berkelanjutan dengan melibatkan Forkopimda dan seluruh unsur masyarakat dinilai penting agar nilai-nilai demokrasi dapat tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.
Menjelang Pemilu 2029, masyarakat diajak memanfaatkan ruang-ruang sosial dan budaya seperti balai desa, kenduri, pengajian, tahlilan, serta sanggar seni untuk menyebarkan kesadaran demokrasi. Warga juga didorong membangun kesepakatan untuk menolak memberi dan menerima politik uang, serta berani melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Dengan demikian, tradisi luhur tetap terjaga dan demokrasi dapat tumbuh tanpa transaksi yang mencederai kedaulatan rakyat.
penulis: desiana