Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kabupaten Magelang Tegaskan Suara Rakyat Bukan Komoditas, Masyarakat Diajak Tolak Politik Uang

tempuran

KOTA MUNGKID — Hak pilih merupakan bagian dari kedaulatan rakyat yang harus dijaga dan tidak boleh diperjualbelikan dalam proses demokrasi. Kesadaran tersebut menjadi pesan penting dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo, Kamis (29/10/2026). Melalui tema "Mengokohkan Demokrasi dari Desa", Bawaslu mengajak masyarakat memperkuat komitmen untuk menolak politik uang dan menjaga kemurnian pilihan politik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., menyampaikan bahwa praktik politik uang dapat mengaburkan makna demokrasi karena suara masyarakat ditempatkan sebagai objek transaksi. Padahal, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan berdasarkan hati nurani dan pertimbangan terhadap calon pemimpin. Ketika pilihan tersebut dipengaruhi oleh pemberian materi, kedaulatan rakyat berisiko tergeser oleh kepentingan sesaat.

Habib juga mengangkat persoalan pemanfaatan tradisi pemberian dalam masyarakat Jawa yang kerap menjadi perbincangan ketika mendekati pemungutan suara. Menurutnya, hantaran dan buwuhan merupakan tradisi yang memiliki nilai luhur karena dilandasi ketulusan serta rasa hormat. Namun, pemberian amplop menjelang pencoblosan yang bertujuan memengaruhi pilihan pemilih bukanlah bentuk kedermawanan, melainkan transaksi yang berusaha membeli suara hati masyarakat.

"Politik uang membajak nilai-nilai luhur dalam tradisi kita. Amplop menjelang pencoblosan bukan pemberian, melainkan transaksi. Yang dibeli bukan sekadar pilihan seseorang, tetapi sesuatu yang sangat berharga, yaitu suara hati dan kedaulatan rakyat. Karena itu, masyarakat harus berani menjaga hak pilihnya dan tidak menjadikannya sebagai komoditas," ungkap Habib.

Dalam sambutan tertulis Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, yang dibacakan Wakil Bupati Magelang, H. Sahid, S.H., disampaikan bahwa politik uang merupakan ancaman nyata bagi masa depan demokrasi. Praktik tersebut dapat merusak mentalitas masyarakat, mencederai keadilan sosial, serta berpotensi melahirkan pemimpin yang lebih mengutamakan pengembalian modal politik dibandingkan pelayanan kepada rakyat. Pemerintah Kabupaten Magelang menegaskan komitmennya untuk mendukung proses pemilu yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat.

Untuk memperkuat gerakan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Habib berharap keberadaan desa-desa tersebut dapat menjadi gerakan bersama yang terus berkembang melalui pembinaan berkelanjutan. Dukungan Forkopimda, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai unsur lainnya diperlukan agar penolakan terhadap politik uang menjadi kesadaran kolektif.

Menghadapi Pemilu 2029, masyarakat diajak membangun kesepakatan untuk tidak memberi maupun menerima politik uang. Habib juga mendorong agar ruang-ruang sosial seperti balai desa, kenduri, pengajian, tahlilan, dan sanggar seni dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan bahwa suara merupakan amanah, bukan dagangan. Dengan keberanian menolak dan kesediaan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, masyarakat turut menjaga demokrasi agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

penulis: desiana