Bawaslu Kabupaten Magelang Perkuat Tata Kelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
|
KOTA MUNGKID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang memperkuat pemahaman jajaran terkait pengadministrasian dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Penguatan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengadministrasian dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang tersebut diikuti 10 peserta, terdiri atas sembilan jajaran internal Bawaslu Kabupaten Magelang dan satu peserta eksternal dari Polresta Magelang. Rapat menghadirkan Budi Evantri Sianturi, S.H., M.H., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagai narasumber.
Dalam sambutan pembukaan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Magelang menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kapasitas jajaran, khususnya dalam pengadministrasian dan pengelolaan barang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Pemahaman tersebut dinilai penting sebagai bagian dari kesiapan kelembagaan dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang.
Budi Evantri Sianturi menjelaskan bahwa pengelolaan barang dugaan pelanggaran masih berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, serta Surat Edaran Bawaslu Nomor 26 Tahun 2021 sebagai pedoman teknis. Barang dugaan pelanggaran dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang seluruh atau sebagian berkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran dan diperlukan dalam proses penanganannya.
Menurut Budi, bentuk barang dugaan pelanggaran cukup beragam, mulai dari uang, barang konsumtif seperti beras dan minyak goreng, alat peraga kampanye, barang elektronik, hingga dokumen atau berkas. Karena itu, setiap barang yang diterima harus dikelola secara tertib, mulai dari proses penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pengamanan, hingga pengeluaran, pengembalian, atau pemusnahan sesuai ketentuan.
Ia juga menekankan pentingnya ketelitian dalam proses pengambilalihan barang dugaan pelanggaran. Barang yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun laporan harus diserahkan kepada Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dengan disaksikan dua orang dan dituangkan dalam berita acara serah terima paling lama 1 x 24 jam. Setiap barang yang diterima selanjutnya harus diperiksa legalitas serah terimanya, kesesuaian jenis dan kondisinya, didokumentasikan, serta dicatat dalam buku register.
Dalam pemaparannya, Budi turut menyoroti sejumlah tantangan dalam penerapan regulasi yang berlaku. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengidentifikasi 21 permasalahan mendasar dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 dan menyampaikan usulan perbaikan kepada Bawaslu RI. Evaluasi diperlukan agar pengaturan mengenai pengelolaan barang dugaan pelanggaran dapat menyesuaikan perkembangan kelembagaan dan kebutuhan penanganan perkara.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah perkembangan barang bukti elektronik, seperti rekaman CCTV, percakapan digital, surat elektronik, dan data transaksi elektronik. Menurut Budi, perkembangan teknologi, termasuk penggunaan uang elektronik dan bukti yang berpotensi dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), membutuhkan kesiapan jajaran dalam proses penerimaan laporan, penanganan pelanggaran, dan pembuktian.
Diskusi juga menghadirkan pengalaman dari perwakilan Polresta Magelang, Agus Haryanto, mengenai mekanisme pengamanan dan penyitaan barang bukti dalam penanganan tindak pidana. Ia menjelaskan bahwa penyitaan oleh Kepolisian harus mengikuti prosedur hukum, termasuk penerbitan surat perintah penyitaan dan pemenuhan persyaratan administrasi sesuai ketentuan. Dalam penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan melalui Sentra Gakkumdu, terdapat tahapan dan batas waktu khusus sehingga koordinasi antarlembaga menjadi hal penting.
Dalam sesi tanya jawab, peserta turut membahas kedudukan barang yang diterima Bawaslu ketika laporan disampaikan, mekanisme penitipan sebelum perkara memasuki tahap penyidikan, serta kemungkinan penguatan kewenangan dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran. Narasumber menjelaskan bahwa setiap lembaga dalam Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan masing-masing. Bawaslu menangani proses awal laporan, Kepolisian menjalankan kewenangan pada tahap penyidikan, sedangkan Kejaksaan berwenang pada tahap penuntutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Magelang berharap jajaran semakin memahami tata cara pengadministrasian dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran secara cermat, tertib, dan bertanggung jawab. Selain meningkatkan kesiapan internal, kegiatan ini juga menjadi ruang memperkuat koordinasi dengan Kepolisian agar pengamanan barang dugaan pelanggaran dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan batas kewenangan masing-masing lembaga.
penulis: desiana