Bawaslu Kabupaten Magelang Ajak Masyarakat Jadikan Desa sebagai Benteng Demokrasi dan Pencegahan Politik Uang
|
KOTA MUNGKID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026. Mengusung tema "Mengokohkan Demokrasi dari Desa", kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperluas gerakan pengawasan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai bagian penting dalam pencegahan pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga memiliki kesadaran dan keberanian untuk menjaga proses demokrasi agar berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat.
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Magelang, H. Sahid, S.H., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki komitmen dan tanggung jawab moral untuk mendukung terwujudnya proses pemilu dan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, transparan, serta bebas dari berbagai bentuk intervensi negatif. Menurutnya, keberhasilan demokrasi tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka partisipasi masyarakat di tempat pemungutan suara, tetapi juga dari terjaganya kedaulatan rakyat.
Ia juga mengingatkan bahwa politik uang merupakan ancaman nyata bagi masa depan demokrasi. Praktik tersebut dapat mengubah hak pilih menjadi komoditas transaksional, merusak tatanan keadilan sosial, serta berpotensi melahirkan kepemimpinan yang lebih berorientasi pada pengembalian modal politik daripada pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menolak segala bentuk praktik yang mencederai nilai-nilai demokrasi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., menyoroti praktik politik uang yang kerap memanfaatkan tradisi pemberian dalam kehidupan masyarakat Jawa. Menurutnya, tradisi memberikan hantaran maupun buwuhan merupakan bagian dari nilai luhur yang dilandasi ketulusan dan rasa hormat. Namun, nilai tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat, terlebih ketika pemberian dilakukan menjelang pemungutan suara.
"Dalam tradisi Jawa, memberi seperti hantaran dan buwuhan merupakan sesuatu yang luhur karena lahir dari ketulusan dan rasa hormat. Namun, politik uang membajak nilai tersebut. Amplop menjelang pencoblosan bukan lagi pemberian, melainkan transaksi. Seolah-olah berpakaian kedermawanan, padahal yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual, yaitu suara hati dan kedaulatan kita," tegas Habib.
Habib juga menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 Desa Anti Politik Uang (APU) dan Desa Pengawasan. Keberadaan desa-desa tersebut diharapkan menjadi gerakan nyata masyarakat dalam menolak politik uang, bukan sekadar program atau slogan kelembagaan. Pembinaan dan penguatan harus terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menghadapi Pemilu 2029 yang semakin dekat, Habib mengajak masyarakat menjadikan desa sebagai benteng terkuat dalam menjaga demokrasi. Balai desa, kegiatan kenduri, pengajian, tahlilan, hingga sanggar seni dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Ia juga mengajak warga membuat kesepakatan bersama untuk menolak memberi maupun menerima politik uang serta berani melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. "Mari jadikan desa sebagai Benteng Kesadaran dan Pengawasan Demokrasi," pungkasnya.
penulis: desiana