Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Jateng dan Bawaslu Magelang Ingatkan Masyarakat Bijak Bermedia Sosial dalam Menjaga Demokrasi

tempuran

KOTA MUNGKID — Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial membawa tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan demokrasi. Arus informasi yang bergerak cepat memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi dalam waktu singkat, tetapi juga membuka peluang tersebarnya berita yang belum terverifikasi. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecermatan dalam memilah informasi agar tidak mudah terpengaruh maupun ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Achmad Husain, dalam kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jumat (30/10/2026). Ia mengingatkan bahwa menjaga demokrasi tidak hanya dilakukan melalui pengawasan langsung terhadap tahapan pemilu, tetapi juga melalui perilaku masyarakat dalam menggunakan ruang digital.

Husain menjelaskan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat. Informasi yang beredar tanpa kejelasan sumber dapat menimbulkan kesalahpahaman, memicu perdebatan yang tidak produktif, bahkan mengganggu suasana demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat harus membiasakan diri melakukan pemeriksaan terhadap informasi sebelum mempercayai atau membagikannya.

"Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpancing dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Pastikan informasi yang diterima benar sebelum ikut menyebarkannya. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang menyesatkan," kata Husain.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., turut mengingatkan bahwa masyarakat harus memiliki sikap kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, kemudahan akses informasi harus diimbangi dengan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia berharap masyarakat tidak ikut memperkeruh situasi dengan menyebarkan informasi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

"Ruang digital juga menjadi bagian dari ruang demokrasi yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai media sosial justru dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Kami mengajak masyarakat untuk lebih cermat, melakukan pengecekan sumber informasi, dan tidak mudah terprovokasi. Mari gunakan media sosial secara positif untuk mendukung pendidikan dan kesadaran demokrasi," ujar Habib.

Selain literasi digital, Husain juga menyoroti pentingnya pengawasan partisipatif sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Menurutnya, masyarakat memiliki kesempatan untuk membantu Bawaslu dengan memberikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran. Keberanian melaporkan menjadi bagian dari kepedulian warga terhadap proses demokrasi yang jujur dan berkeadilan.

Ia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada penggunaan hak pilih di tempat pemungutan suara. Masyarakat juga perlu ikut mencermati proses pemilu, mengenali potensi pelanggaran, dan menjaga agar setiap tahapan berlangsung sesuai aturan.

Melalui kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut, Bawaslu berharap masyarakat Kecamatan Bandongan dan Kabupaten Magelang secara umum semakin cerdas dalam menggunakan media sosial serta aktif dalam pengawasan pemilu. Kesadaran digital dan keberanian menyampaikan laporan diharapkan dapat berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat, informatif, dan berintegritas.

penulis: desiana