Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif Menjadi Gerakan Masyarakat di Kabupaten Magelang
|
KOTA MUNGKID — Pengawasan partisipatif perlu berkembang menjadi gerakan masyarakat yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan. Keterlibatan warga dalam mengawal proses demokrasi tidak seharusnya hanya muncul menjelang pelaksanaan pemilu, tetapi perlu menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan pelanggaran dapat dilakukan lebih awal melalui kepedulian dan kesadaran bersama.
Upaya memperkuat gerakan tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jumat (30/10/2026). Kegiatan menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Achmad Husain, yang mengajak masyarakat untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.
Husain menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif menjadi salah satu upaya untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Warga tidak hanya menjadi pihak yang menerima hasil pemilu, tetapi juga memiliki kesempatan untuk ikut mengawal prosesnya. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan, pengenalan potensi pelanggaran, serta keberanian menyampaikan informasi kepada pengawas pemilu.
"Pengawasan partisipatif harus menjadi gerakan bersama. Masyarakat perlu memiliki kesadaran bahwa menjaga pemilu bukan hanya tugas Bawaslu. Ketika setiap warga mau peduli dan mengambil peran, maka pengawasan akan semakin kuat dan potensi pelanggaran dapat lebih cepat diketahui," jelas Husain.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., menyampaikan bahwa membangun gerakan pengawasan masyarakat membutuhkan komitmen dan konsistensi. Menurutnya, pemahaman mengenai demokrasi harus terus disampaikan melalui berbagai ruang komunikasi masyarakat agar pesan pengawasan dapat diterima secara luas. Ia berharap masyarakat mampu menjadi bagian dari gerakan yang mengedepankan pencegahan, kepedulian, dan keberanian melaporkan dugaan pelanggaran.
"Kami ingin pengawasan partisipatif tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi saja. Harapannya, pemahaman yang diperoleh masyarakat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari membangun kebiasaan saling mengingatkan, menolak segala bentuk pelanggaran, dan bersama-sama menjaga demokrasi di Kabupaten Magelang," ungkap Habib.
Habib menambahkan bahwa masyarakat juga harus memiliki kecermatan dalam menghadapi perkembangan informasi. Media sosial perlu digunakan secara bertanggung jawab dengan memastikan informasi yang diterima benar sebelum dibagikan. Hal tersebut penting untuk mencegah penyebaran berita yang tidak jelas sumbernya dan menjaga suasana demokrasi tetap kondusif.
Husain turut mengingatkan pentingnya menggunakan hak pilih dan tidak golput. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki arti luas, mulai dari menentukan pilihan secara bertanggung jawab hingga ikut mengawasi jalannya proses pemilu.
Melalui kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini, Bawaslu berharap tumbuh gerakan pengawasan partisipatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Magelang. Dengan kepedulian yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan menjadi kekuatan penting dalam mencegah pelanggaran dan menjaga demokrasi yang jujur, adil, serta berintegritas.
penulis: desiana