Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu dan Pemkab Magelang Perkuat Gerakan Masyarakat Desa untuk Melawan Politik Uang

tempuran

KOTA MUNGKID — Pencegahan politik uang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan penyelenggara pemilu. Hal tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026 yang mengangkat tema "Mengokohkan Demokrasi dari Desa". Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kamis (29/10/2026).

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang mendorong masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga integritas pemilu. Desa dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi lingkungan terdekat tempat masyarakat berinteraksi, membangun hubungan sosial, dan menentukan sikap politik. Dengan kesadaran kolektif yang kuat, masyarakat diharapkan mampu mencegah praktik politik uang sejak dari lingkungan masing-masing.

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Magelang, H. Sahid, S.H., menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen penuh untuk mendukung proses pemilu dan pilkada yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat. Ia menekankan bahwa demokrasi harus terbebas dari berbagai bentuk intervensi negatif yang dapat merusak kedaulatan rakyat. Pemerintah daerah memandang bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh partisipasi pemilih, tetapi juga oleh proses yang menjamin setiap warga dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan maupun imbalan.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan bahwa politik uang merupakan racun bagi kehidupan demokrasi. Praktik ini perlahan dapat mengubah pola pikir masyarakat dengan menempatkan suara sebagai sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat pemungutan suara, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas kepemimpinan dan arah pembangunan daerah karena pemimpin yang terpilih melalui transaksi politik dapat lebih berorientasi pada pengembalian modal daripada kepentingan rakyat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., mengajak masyarakat memahami perbedaan antara tradisi pemberian yang tulus dengan praktik politik uang. Ia menjelaskan bahwa budaya Jawa mengenal tradisi hantaran dan buwuhan sebagai bentuk kepedulian serta penghormatan antarsesama. Namun, ketika pemberian disertai maksud memengaruhi pilihan politik, nilai luhur tersebut berubah menjadi sarana transaksi yang mengancam kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan.

Habib mengungkapkan bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan sebagai langkah membangun kesadaran masyarakat. Pembentukan desa tersebut harus dilanjutkan dengan gerakan nyata melalui pembinaan berkelanjutan dan pelibatan seluruh unsur masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya dukungan Forkopimda agar gerakan pencegahan politik uang semakin luas dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu.

Menghadapi Pemilu 2029, masyarakat diminta mulai memperkuat komitmen untuk tidak memberi maupun menerima politik uang. Habib mengajak warga menghidupkan kembali rasa malu terhadap praktik tersebut, berani menolak dengan santun, serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Menurutnya, pengawasan demokrasi akan semakin kuat apabila kesadaran masyarakat tumbuh dari lingkungan terkecil, sehingga desa benar-benar menjadi ruang tumbuhnya demokrasi yang berintegritas.

penulis: desiana