Pengawas Pemilu Siap Awasi Tahapan Masa Tenang dan Pungut Hitung Suara Pemilihan 2024

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memastikan seluruh jajaran pengawas pemilu siap menghadapi pengawasan masa tenang dan pemungutan serta penghitungan suara Pemilihan 2024. Para pengawas pemilu diminta bersiaga dan responsif dalam melaksanakan patroli pengawasan di masa tenang, berkoordinasi dengan lembaga terkait, serta menjaga integritasnya dalam memastikan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan 2024 berlangsung jujur dan adil.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan para pengawas pemilu di setiap tingkatan untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam membersihkan alat peraga kampanye (APK) di masa tenang 24-26 November. "Koordinasi dengan cepat kepada seluruh stakeholder yang ada, terutama Satpol PP. Ingat pengawas pemilu tidak pernah diajarkan untuk manjat pohon," ucap dia dalam Konsolnas Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2024 di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Dalam tahapan puncak pemungutan suara 27 November mendatang, Bagja meminta pengawas pemilu untuk memastikan perlengkapan pemungutan suara dan surat suara telah tiba dengan aman dan tanpa kerusakan. Dia juga meminta untuk selalu berkoordinasi serta rutin melaporkan hasil pengawasan maupun penindakan secara berjenjang kepada Bawaslu diatasnya.

"Mari ciptakan suasana kondusif, damai, dan aman di masa tenang. Lindungi hak pilih masyafakat untuk menentukan pilihannya secara bebas dan rahasia, tanpa adanya pengaruh dari pihak lain," ucap Bagja.

Anggota Bawaslu Lollu Suhenty mengatakan patroli pengawasan merupakan upaya pencegahan Bawaslu untuk mempersempit terjadinya dugaan pelanggaran. Dia menegaskan patroli pengawasan ini harus dilakukan seluruh pengawas pemilu, termasuk juga menyesuaikan dengan lokalitas daerah masing-masing.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas itu meminta pengawas pemilu untuk memperhatikan akurasi data dalam proses pungut hitung. Dalam konteks ini, dia menjelaskan KPU telah menandai langsung pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca-ditetapkan sebagai DPT dalam sistem informasi data pemilih (Sidalih).Bagi dia ini sangat baik untuk bisa diawasi pengawas pemilu.

"Nanti KPU akan print (pemilih TMS) kemudian sampailah print out ini ke teman-teman di tingkatan KPPS. Maka dalam konteks ini kita punya kewaspadaan tinggi memastikan data yang ada di si dalih yang sudah ditandai itu yang sudah di print itu, sesuai dengan data si dalihnya, sesuai juga dengan data hasil pengawasannya jajaran pengawas pemilu," papar Lolly.

Sementara Anggota Bawaslu Puadi mengatakan penyamaan persepsi dan pemahaman terkait regulasi sangat penting dimiliki pengawas pemilu. Dia ingin pemahaman soal regulasi kepemiluan sampai ke pengawas pemilu adhoc hingga ke PTPS.

Dia juga turut mewanti-wanti jajarannya untuk mengantisipasi terjadinya politik uang dan kampanye terselubung di masa tenang. Selain itu, Puadi juga meminta antisipasi potensi intimidasi kepada pemilih dan pengawas pemilu.

"Saya mengharapkan antisipasinya. Harus adanya koordinasi antara sesama penyelenggara manakala ada potensi-potensi tersebut," tegas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu.

Sementara Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan untuk bekerja sebagai tim bukan secara sendiri-sendiri. "Mari saya ajak kita semua membiasakan melakukan hal yang benar, bukan membenarkan hal-hal yang biasa," kata dia.

Terkait pengawasan logistik, Herwyn berharap jajarannya melaksanakan tugas pengawasan logistik dengan baik. "Jangan sampai ada kekurangan logistik tertentu misalnya surat suara yang sampai pada hari h-nya tidak ada yang bisa berakibat pemungutan suara atau perlengkapan logistik yang lain yang bisa tertundanya penghitungan suara " kata Herwyn.

Di tempat sama Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak para pengawas pemilu meneguhkan komitmennya menjaga dan merawat keadilan Pemilihan 2024. Dia meminta jajaran untuk bekerja dengan maksimal sebagai bentuk tanggung jawab serta menunjukkan kepada masyarakat kehadiran Bawaslu.

"Bawaslu sedang menanggung beban sejarah menorehkan konsolidasi demokrasi, dengan membangun moral kita. Ayo kita komitmen bersama-sama," cetusnya.

Totok menyerukan kepada seluruh pengawas pemilu hingga PTPS untuk teguh dan berani dalam melaksanakan tugas. Pasalnya pengawas pemilu itu bekerja atas nama undang-undang.

Selain itu Totok juga menyinggung adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 136/PUU-XXII/2024 terkait sanksi bagi TNI/Polri dan pejabat daerah yang terlibat dalam prsktik politik yang menguntungkan atau merugikan paslon. Dia memandang putusan ini berarti Bawaslu mendapat tanggung jawab sejarah dalam rangka konsolidasi demokrasi.

"MK memberikan keputusan yang sangat luar biasa, TNI Polri bisa dipidana. Satu-satunya pintu ruangnya hanya ada di Bawaslu tidak ada pintu lain untuk penegakan pidana selain di bawah Bawaslu," papar Totok.

Sebagai informasi, Konsolnas ini dihadiri oleh pejabat tinggi Bawaslu seperti Sekjend Bawaslu Ichsan Fuady. Adapun peserta konsolnas ini merupakan ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota.

Editor: Hendi Poernawan
Fotografer: Jaka/Nofiar