Dari Mertoyudan, Bawaslu Perkuat Pengawasan Data Pemilih Menuju Pemilu 2029

Kota Mungkid — Persiapan pengawasan Pemilu 2029 terus dilakukan Bawaslu Kabupaten Magelang, termasuk melalui pencermatan terhadap data pemilih. Salah satu langkah yang dilakukan adalah Coktas terhadap pemilih yang berdasarkan informasi masyarakat sedang berada di luar negeri. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Pasuruhan dan Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Rabu (23/09/2026).

Coktas tersebut menjadi bagian dari Konsolidasi Demokrasi yang bertujuan memperkuat pencegahan dan pengawasan partisipatif. Tim Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan verifikasi terhadap tiga data pemilih. Sasaran verifikasi adalah keluarga dan lingkungan tempat tinggal pemilih yang diketahui berada di luar negeri.

Proses verifikasi dilakukan dengan menggali keterangan dari pemerintah desa dan masyarakat. Di Desa Pasuruhan, Agus Diana diketahui masih bekerja di Brunei Darussalam. Sedangkan di Desa Kalinegoro, Leni Dianawati diketahui bekerja di Singapura dan Siska Ritanti bekerja di Malaysia.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, ketiga pemilih tersebut masih berada di luar negeri. Tim kemudian melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Magelang untuk menindaklanjuti hasil pencermatan. Hasil koordinasi menyatakan ketiga data tersebut TMS.

Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Hafidh menekankan bahwa pengawasan data pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pencermatan tidak hanya dilakukan berdasarkan data administratif, tetapi juga perlu melihat kondisi faktual di lapangan. Informasi masyarakat dapat menjadi salah satu sumber penting dalam proses pengawasan.

Kegiatan tersebut juga menunjukkan pentingnya pengawasan partisipatif di tingkat desa. Masyarakat dan keluarga memberikan keterangan mengenai kondisi pemilih sesuai dengan fakta yang mereka ketahui. Dukungan masyarakat tersebut membantu Bawaslu memperoleh informasi untuk melakukan pencermatan data.

Hasil Coktas selanjutnya menjadi bahan Bawaslu Kabupaten Magelang dalam memetakan potensi kerawanan data pemilih. Koordinasi dengan KPU dan instansi terkait akan terus diperkuat. Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan informasi apabila terdapat perubahan kondisi pemilih di lingkungan masing-masing.