Bawaslu Magelang Bahas Penguatan Pendidikan Demokrasi Bersama Ketua DPRD

Kota Mungkid — Penguatan pendidikan demokrasi menjadi bagian dari konsolidasi Bawaslu Kabupaten Magelang bersama Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos., pada Senin (28/09/2026). Pertemuan tersebut membahas pentingnya pendidikan masyarakat pada masa non-tahapan pemilu. Bawaslu juga menyampaikan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Salah satu agenda tersebut adalah Ruwat Rawat Desa Anti Politik Uang pada 1 Oktober 2026.

Chandra Yoga Kusuma mengatakan bahwa pendidikan demokrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk memahami nilai-nilai demokrasi di luar tahapan pemilu. Pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Desa menjadi salah satu lingkungan yang strategis untuk membangun kesadaran tersebut.

Chandra menjelaskan bahwa Ruwat Rawat Desa APU merupakan bagian dari agenda pendidikan masyarakat. Kegiatan tersebut akan membawa pesan mengenai pentingnya mencegah politik uang dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat diajak memahami pentingnya menjaga kebebasan dalam menentukan pilihan. Pesan tersebut diharapkan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat secara luas.

Muhammad Hafidh menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif membutuhkan pendidikan yang berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa mereka memiliki ruang untuk ikut menjaga demokrasi. Partisipasi tersebut dapat dimulai dari lingkungan masing-masing. Bawaslu akan terus mendorong kegiatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat.

Konsolidasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Magelang menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi mengenai pendidikan demokrasi. Bawaslu menyampaikan agenda kegiatan sebagai bagian dari koordinasi dengan pemangku kepentingan. Ruwat Rawat Desa APU pada 1 Oktober menjadi salah satu agenda yang akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga demokrasi.