Bawaslu Kabupaten Magelang Sosialisasikan Putusan MK PHP Kada 2024, Dorong Pemahaman Publik atas Proses Hukum Pemilihan

Kota Mungkid – Bawaslu Kabupaten Magelang melaksanakan sosialisasi melalui akun media sosial resmi dengan mengangkat tema “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024.”

Sosialisasi ini menyajikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membacakan keputusan dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Beberapa amar putusan MK antara lain memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah kabupaten dan kota, serta mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan.

Melalui unggahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang ingin memperluas pemahaman publik terhadap proses hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Edukasi ini juga menjadi bagian dari komitmen Bawaslu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang transparan dan berintegritas.

Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang, Chandra Yoga Kusuma, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi mengenai putusan MK penting untuk diketahui masyarakat. “Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian akhir dari proses hukum pemilihan. Dengan mengetahui hasilnya, masyarakat dapat memahami bagaimana setiap permasalahan pemilihan diselesaikan secara konstitusional dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu berkomitmen terus melakukan edukasi publik melalui berbagai kanal informasi agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi. “Kita berharap masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan terus menjaga semangat demokrasi yang damai, jujur, dan berintegritas,” tambahnya.

Melalui kegiatan sosialisasi daring ini, Bawaslu Kabupaten Magelang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan serta dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Serentak agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan keterbukaan.